Beritanya masih baru (kayaknya), baru heboh sore ini. Walopun rumornya AFAIK udh dr zaman saya UN dulu (2008).

http://id.news.yahoo.com/dtik/20091126/tpl...ha-b28636a.html

Maaf cm bisa copas URL, lg lewat HP. Ada pendapat?

Ya, tadi pagi orang tua saya menceritakan hal ini ke saya. Tapi kalau saya dengar rumornya tadi di sekolah malah bisa lebih buruk.

UN dihilangkan dan menjadi sistem gabungan UN dan SPMB. WTF, kalau benar tujuan laranganny apa donk?

Lho, dirimu kira dari EBTANAS berubah ke UAN itu bedanya apa?

Untuk yang seperti ini, apapun kebijakan yang diambil, akan selalu ada ujian untuk siswa kelas 6 SD, 3 SMP dan 3 SMA. Terlepas bagaimana cara pelaksanaan dan apa namanya.

Ya, saya sependapat mengenai perlunya ujian akhir. Tapi format UN ini kan sangat menyebalkan. Ditambah lagi terlalu banyak diotak-atik dalam waktu 3 tahun saja. Tujuannya apa coba?

Formatnya? Bukannya sama saja dengan Ebtanas ya? Ujian.

lebih enak malah karena hanya 3 mata pelajaran. Dibanding dengan Ebtanas dulu yang sampe 6 mata pelajaran.

UN itu 6 pelajaran lho BTW ditambah Mata Pelajaran Jurusan. Kalau SMP 4 pelajaran

Formatnya itu adalah sebagai penentu tunggal, membuat 3 tahun sia-sia dengan 3 hari saja.

apa gunanya belajar tiga tahun kalau ngadepin ujian tiga hari aja gak bisa

Sama kan sama Ebtanas SMA? Bukannya juga ada pelajaran jurusannya? :-?

Gw gak terlalu masalah dengan UAN sih. Gw rasa emang perlu ada standarisasi nasional.

Standarisasi Nasional? Menyamakan sekolah-sekolah yang tidak kenal komputer dengan sekolah-sekolah bergengsi di kota yang dimana 99% muridnya punya Hape dan berkomputer ria?

Dibandingkan Ujian Nasional saya lebih setuju sejenis Ujian Mandiri yang berstandar Nasional.

QUOTE

Standarisasi Nasional? Menyamakan sekolah-sekolah yang tidak kenal komputer dengan sekolah-sekolah bergengsi di kota yang dimana 99% muridnya punya Hape dan berkomputer ria?

blum lagi yg kesulitan memiliki buku teks. sekolah di daerah, ternyata sulit mendapatkan buku teks, dan tentu harganya mahal.


Bener neh UN mau dihapuskan? Saya dengar di tivi, katanya disarankan diganti dengan sistem IP. Mirip dengan sistem IP kayak di kampus. Jika UN/EBTANAS/dan sejenisnya itu benar2 dihapuskan, maka ada terjadi perombakan dalam sistem penilaian akhir yg menentukan kelulusan.

QUOTE

apa gunanya belajar tiga tahun kalau ngadepin ujian tiga hari aja gak bisa

sori, saya tergelitik banged dengan kata2 ini. Iya, teorinya begitu. Tapi kenyataanya, ternyata tidak. kalau boleh jujur, apa yg saya pelajari 3 tahun itu berbeda dengan soal ujian 3 hari itu. Bahkan saat SMA, kisi2 ujian saya (yg dari guru sekolah sendiri) jauhhhh lebih sulit dr soal UN aslinya Entah guru saya yg standarnya ketinggian, atau memang soalnya mudah?


Saya sih, kurang setujunya dengan bagaimana murid dicekoki dengan 'wejangan' kalau UN tak lulus = hidup tak akan bahagia untuk selamanya. lulus UN jadi seperti penentu segala2nya. Tak lulus UN = aib keluarga, aib sekolah, aib diri sendiri.

Lalu, bagaimana jika ada kesalahan teknis? Misalnya, pada saat penilaian secara komputer, ada kesalahan pada komputernya yakni tak bisa membaca jawaban murid. Jujur, ini adalah momok horror buat saya. Saya tak rela jika jawaban saya benar, jadi 'salah' krn komputernya yg bermasalah. Lalu krn kesalahan itu, jadinya nda lulus dan kehidupan seakan hancur. Hiperbol iya, tp selama di sekolah saya dicekoki seperti itu. Dan guru2 juga seperti stress sendiri. Murid tak lulus = aib bagi guru, aib bagi sekolah, akreditas sekolah turun.

Belum lagi kesalahan teknis seperti soal salah, salah ketik, salah nomer. Itu juga momok untuk saya. Percuma belajar mati2an, kalau ternyata soalnya salah.

IMO, apakah UN mengalami pergeseran tugasnya jika begitu? Jika UN memang tetap dipertahankan, perbaiki sistemnya, agar juga adil bagi murid yg berada di daerah pedalaman dengan murid dr sekolah top di kota besar. Dan IMO, apa yg diajarkan oleh guru di sekolah X, belum tentu sama dengan guru di sekolah Y. walau berpatokan pada pegangan yang sama. Bisa jadi, guru sekolah X lebih detil menerangkan tentang bab ini, dan bisa jadi guru sekolah Y tidak.

Sesuai yang dikatakan Gitablu mengenai kondisi Indonesia yang tidak merata, percaya atau tidak memang benar. BTW IP itu apa ya?

Permasalahan pernyataan saudara AP[e] mengenai apa gunanya belajar tiga tahun kalau ngadepin tiga hari saja tidak bisa. Itu semua kan lebih tergantung pada seperti apakah kondisi tiga hari itu baik kondisi peserta, tempat berlangsung ujian, maupun soalnya sendiri. Terkadang ada beberapa sekolah yang belum mempelajari beberapa materi tertentu yang diujikan di UN karena berbagai masalah tertentu (Pengalaman pribadi ini). Jadi tidak representatif kan? Tetap saja 3 tahun tidak bisa dibandingkan dengan 3 hari.

Nilai yang didapat UN juga seringkali hanya untung-untungan, ada teman saya yang disekolahnya nilainya tidak baik tapi dapat rata-rata yang baik dan sebaliknya ada teman saya yang disekolahnya nilainya baik tapi rata-ratanya kurang baik. Bagaimana kira-kira perbandingan nilai yang didapat selama 2 tahun 9 bulan dengan nilai dari 3 hari. Yang dianggap ama pemerintah untuk patokan lulus kan cuma yang 3 hari itu

Kesalahan teknis dalam UN saya mengalami sendiri, tatkala saya dan beberapa teman saya ternyata soalnya beda sendiri dengan yang lain kodenya sehingga harus melalui proses panjang untuk memperbaikinya. Masih untung ketahuan pada hari itu juga, coba nggak?

Guru bimbel saya pernah cerita bahwa waktu beliau masih mengajar di Sumatera Utara dulu, beliau itu menjadi salah satu "tim sukses lulus UN" di sekolahnya karena semuanya sepakat demikian. Pada pukul 3 pagi mereka sudah mengambil soal UN dan kemudian membahasnya. Lalu ketika murid-murid sudah pulang mereka bekerja untuk membetulkan hingga nilai mereka mencapai standar. Katanya kalau tidak begini bisa-bisa gak ada yang mau daftar lagi disekolahnya kan? Standarisasi siswa atau gengsi sekolah aja sih UN? Sampai lulus 100% dengan nilai rata-rata tinggi dianggap prestasi besar.

itu lho, katanya sih sistem IP seperti yg dipake dalam kuliah. Indeks prestasi kumulatif, IPK. Saya kurang tau juga apakah sistem kayak gini bisa diterapkan dalam dunia sekolah.

yg membuat saya prihatin lg adalah soal kecurangan dalam ujian. Yang memprihatinkan lagi, kalau sampai guru dan kepala sekolah juga ikut curank. Pas saya UN SMP dan SMA, pasti ada soal bocor dan kunci jawaban. Syukurlah, karena guru2 saya memang jujur, mereka menolak untuk membantu dengan cara curank itu. Dan teman2 saya juga rupanya menyadari makna kejujuran itu. Lebih puas lulus dengan nilai asli, tanpa nyontek.

ada kunci jawaban yg dijual bahkan, walau tidak diketahui keasliannya. Ada malah bimbel yg juga menyediakan 'kisi2 UN', yg ternyata malah kunci jawabannya. Ada kunci jawaban yg bocor di internet, dan bisa dibeli sehari sebelum UN. betul2 memprihatinkan. Dan mana lagi, 'team sukses UN', dengan kecurangan mereka. Yah, jawaban muridnya dibenerin lah, dll. Semuanya demi gengsi sekolah. Kalau gitu, makna UN bagaimana skrng?

Tapi, tidak semua sekolah begitu. Ada yg msh benar2 jujur.

Yang mengherankan lagi, ada kisah dr seorang teman saya yg malah pengawasnya mengatakan koq disekolah dia benar2 jujur sekali. Guru2nya tidak curank, dan muridnya juga tidak curank. Sedangkan,disekolah2 lain, nyontek uda hal lumrah. Syukurlah, dia dan teman2nya dan staff sekolahnya msh jujur. Sekolah saya juga, walaupun saya bener2 stress dengan semua soal 'kisi2 UN' (yg jauh lebih sulit dr UN aslinya, emang guru saya standar soalnya tinggiii sekali) Tapi saya dan yg lainnya puas krn bisa lolos dr UN dengan jujur.


IMHO, percuma sekali, jujur dengan NEM sempurna, tp krn nyontek. Dan beban psikis saya dan teman2 saya itu juga bertambah krn harus melawan murid2 yg memakai cara instant ini.

QUOTE

Bagaimana kira-kira perbandingan nilai yang didapat selama 2 tahun 9 bulan dengan nilai dari 3 hari. Yang dianggap ama pemerintah untuk patokan lulus kan cuma yang 3 hari itu

kurang adil menurut saya. Tapi, menurut seorang guru saya, di indonesia ini lebih mementingkan hasil akhir ketimbang prosesnya. Tak peduli proses bagaimana, yg penting hasil akhirnya memuaskan Itulah yg akhirnya menciptakan pribadi2 pencontek, demi hasil akhir yg bagus dan melupakan proses.

Ya, sekali lagi disini terlalu dibudayakan sih budaya instan. Maunya cepat "balik modal" terus umpamanya. Jadi secara tidak langsung UN dengan cara seperti sekarang ini telah mengajarkan murid-murid untuk lebih mementingkan hasil daripada proses. Cepat, tapi jadinya gak bakal puas dan bahagia dan yang pasti tidak akan mampu mensyukurinya.

QUOTE

ada kunci jawaban yg dijual bahkan, walau tidak diketahui keasliannya. Ada malah bimbel yg juga menyediakan 'kisi2 UN', yg ternyata malah kunci jawabannya. Ada kunci jawaban yg bocor di internet, dan bisa dibeli sehari sebelum UN. betul2 memprihatinkan. Dan mana lagi, 'team sukses UN', dengan kecurangan mereka. Yah, jawaban muridnya dibenerin lah, dll. Semuanya demi gengsi sekolah. Kalau gitu, makna UN bagaimana skrng?

Ya, itu dia. Sepertinya UN malah jadi dimanfaatkan pihak lain. Gengsi sekolah maupun Bimbel sahaja.

Wokeh, jangan jadi OOT nggosipi kecurangan UN doms.

Btw, saya penasaran sama ini:

QUOTE (Adriano)

Dibandingkan Ujian Nasional saya lebih setuju sejenis Ujian Mandiri yang berstandar Nasional.

Ini maksudnya gimana ya? Ujiannya mandiri tapi sertifikasi lulusnya nasional. Jadi Depdiknas di sini cuma jadi kambing yang cuma mangut aja menerima laporan dari sekolah bahwa, "ya, siswa kami ini layak lulus jenjang sekolah ini." Begitu maksudnya?
Atau maksudnya ujiannya memiliki standar konten yang nasional? Apa bedanya dengan UN sekarang kalau begitu? Sebatas pengetahuan saya malah UN sekarang (kemarin, 2008 sih waktu saya) itu sendiri soalnya beragam kan? Bahkan untuk lingkup Jakarta (atau Jabodetabek?) saja ada beda antara sekolah unggulan dan bukan unggulan.

Sepengetahuan saya lagi soal kasus ini yang diperdebatkan adalah masalah apakah UN pantas jadi satu-satunya penentu kelulusan saja, bukan? Diharapkan bukan hanya nilai UN yang jadi syarat tetapi ada dari nilai-nilai lain seperti nilai US, nilai kepribadian, atau terserah mau ngarang nilai apa lagi (nilai kejujuran mungkin? anyone?). Jadi sebenernya saya agak heran juga sama putusan menolak dan melarang UN ini, solusinya apa? Kesannya cuma melarang tapi gak memberi solusi, apa saya kurang baca berita tak tahu lah. Meski yah, saya senang aja sih kalau UN ditiadakan, ganti saja dengan kelulusan bertaraf sekolah. Depdiknas tidak usah campur tangan soal penentuan kelulusan ini, tapi mungkin cukup jadi pengawas bagi sekolah-sekolah yang punya standar tertentu agar dipastikan bahwa syarat kelulusannya sepadan dengan kualitas sekolah tersebut. Contohnya, jangan sampai mentang-mentang dibebaskan nanti ada sekolah unggulan yang seenak jidatnya menentukan bahwa untuk lulus adalah nilai di atas 1 (dari 10). Meski mustahil sih tapi kalau sampai begitu ya jangan

E, saya gatau apdet terbaru soal berita ini. Ada apa lagi sih?

Gak 100% OOT juga sih, mengingat masih memiliki relevansi dengan mengapa dianggap layak untuk ditolak.

Maksud saya, UN jangan terlalu mengekang murid dengan menjadi patokan tunggal. Bisa juga bersistem seperti UASBN di SD yang dimana sebenarnya sekolah lebih jadi penentu karena merekalah yang tahu bagaimana kondisi dan kurikulum yang diterima disekolah mereka sendiri.

Ya, kembali ke sistem seperti beberapa Dekade lalu dimana Ujian Akhir hanya mendapat proporsi antara 30-40% sedangkan sisanya masih bergantung dengan sebelum2nya

mungkin MK ada benernya juga ya~
buat UN aja nilai rata rata harus 5.5 keatas dan setiap tahun makin naek ;A;
bisa bisa banyak yang gak lulus T.T

^ MA, bukan MK. MK mah Mahkamah Konstitusi

Saya tadi pagi dengar di radio bahwasanya pemerintah tetap akan mengadakan UN sebagai salah satu syarat kelulusan selain penilaian guru. Beneran cuma jadi salah satu syarat atau jangan-jangan pemerintah selama ini yang sudah-sudah menganggap demikian?

Kalau kita ngebahas penyimpangan-penyimpangan di kala UN itu sudah agak OOT lho. Secara meskipun memang penyimpangan UN memang adalah indikasi "kesalahan" dalam sistem tapi bukan menjadi faktor utama untuk menolak UN. Sebuah penyimpangan ada ya bisa dikarenakan memang kesalahan sistem itu, kesalahan yang terlibat dalam sistem itu.

Lagian setau saya lagi penolakan UN di sini diletakkan lebih ke minus penyimpangannya kan? Bahwa pada dasarnya sistem UN sendiri sudah bermasalah tanpa harus menyinggung penyimpangan-penyimpangan tersebut. Sistem UN yang dirasa tidak adil (dan memberi beban yang sangat berat kepada peserta didik) itu yang jadi pertimbangan utama bukan? Kalau pertimbangan dan permasalahan utamanya adalah itu seharusnya perkara penyimpangan itu bukan jadi masalah utama atau argumentasi dasar yang bisa digunakan untuk menolak UN. Penyimpangan letaknya seperti ada di luar sistem, atau muncul setelah ada sistem, bagaimana bisa kita mempermasalahkan sebuah sistem tapi yang kita serang atau argumentasikan adalah sesuatu yang ada di luar sistem itu sendiri, atau sesuatu yang ada dari munculnya sistem itu sendiri?

Soal UASBN SD, saya kurang begitu tahu detailnya. Ada yang mau memberi pencerahan?

QUOTE (Adriano)

Beneran cuma jadi salah satu syarat atau jangan-jangan pemerintah selama ini yang sudah-sudah menganggap demikian?

Kalau keadaannya begini ada permasalahan di sosialisasi bisa-bisa. Seingat saya lagi sejak dulu Depdiknas (atau BSPN?) memang sudah berkelit dengan mengatakan BAHWA UN bukan satu-satunya penentu kelulusan. Tapi pada faktanya banyak yang tidak lulus karena nilai UN-nya kurang tipis (seperti si anak yang kemudian mengajukan kasus ini ke pengadilan dan berujung ke sekarang itu). Padahal kalau melihat cerita si anak yang katanya adalah murid cukup teladan, kekurangan beberapa poin saat UN seharusnya tidak membuatnya tidak lulus. Kalau memang yang dikatakan Depdiknas (BNSP?) bahwa UN bukan satu-satunya penentu kelulusan, ada indikator lain seperti US atau apa sebagainya.
Tapi kalau selama ini memang dimaksudkan begitu dan benar terjadi miskomunikasi. Ini masalahnya bukan lagi sistem UN yang bermasalah, tapi ya bagaimana bisa terjadi miskomunikasi yang bisa sampai menyalahkan sebuah sistem yang seharusnya sudah benar? Tapi karena kesalahan informasi, mungkin disebabkan paranoia berlebih ketika mendengar standar kelulusan dinaikkan dan lain sebagainya, sesuatu menjadi salah. Kalau begini pendidikan memang harus dirombak total agar semuanya jadi tidak mudah menyalahkaprahkan seperti ini

walopun ada atu tidaknya UN, sebagai pelaksana ujian akhir apapun namanya tetap harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin...

yah kendala dijalankan atau tidak dijalankan UN banyak sih...
sampai sekarang juga masih simpang siur apakah diadakan atau tidak...-,-

QUOTE (aizen sousuke @ December 28, 2009 12:39 pm)

walopun ada atu tidaknya UN, sebagai pelaksana ujian akhir apapun namanya tetap harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin... yah kendala dijalankan atau tidak dijalankan UN banyak sih... sampai sekarang juga masih simpang siur apakah diadakan atau tidak...-,-

Sepertinya cenderung mengarah diberadakanya Ujian Nasional 2010.

Terkait dengan persiapan diri siswa, saya setuju, hal ini didukung oleh ujian sekolah yang tetap akan diadakan, terlepas dari ada atau tidaknya ujian nasional

Maaf, saya agak fast-read, tetapi saya ingin mengklarifikasi sesuatu berdasarkan yang saya dengar dari sumber dalam *disepak*

Katanya, yang sebenarnya ditolak itu bukan Ujian Nasional itu sendiri, hanya fungsinya sebagai penentu kelulusan. Justru ujian macam UN dibutuhkan untuk standardisasi pendidikan. Mungkin banyak yang belum mengerti maksud ini... Jadi, semua sekolah diuji dengan ujian yang "sama", dan dievaluasi hasilnya-- justru sekolah yang tidak punya buku teks atau minim fasilitas hingga nilai UNnya jelek itu yang patut diberikan bantuan agar menjadi lebih baik dan standardisasi dijalankan. Masalahnya, fungsi gandanya sebagai ini dan penentu kelulusan mengakibatkan standardisasi tidak dijalankan dengan sejati, karena, tahu saja, sekolah juga berjuang mati-matian meningkatkan nilai UN, sejelek-jeleknya sekolahnya. Saya nggak akan bohong; sekolah saya juga begini dan menghalalkan segala cara.

Ya, kurang lebih itu dari saya...

QUOTE (Infinite Inficio @ December 29, 2009 06:49 am)

Maaf, saya agak fast-read, tetapi saya ingin mengklarifikasi sesuatu berdasarkan yang saya dengar dari sumber dalam *disepak* Katanya, yang sebenarnya ditolak itu bukan Ujian Nasional itu sendiri, hanya fungsinya sebagai penentu kelulusan. Justru ujian macam UN dibutuhkan untuk standardisasi pendidikan. Mungkin banyak yang belum mengerti maksud ini... Jadi, semua sekolah diuji dengan ujian yang "sama", dan dievaluasi hasilnya-- justru sekolah yang tidak punya buku teks atau minim fasilitas hingga nilai UNnya jelek itu yang patut diberikan bantuan agar menjadi lebih baik dan standardisasi dijalankan. Masalahnya, fungsi gandanya sebagai ini dan penentu kelulusan mengakibatkan standardisasi tidak dijalankan dengan sejati, karena, tahu saja, sekolah juga berjuang mati-matian meningkatkan nilai UN, sejelek-jeleknya sekolahnya. Saya nggak akan bohong; sekolah saya juga begini dan menghalalkan segala cara. Ya, kurang lebih itu dari saya...

Jikalau tujuanya hanya sebagai standardisasi justru menurut saya kurang efisien IMHO.

Jika kita melihat dari segi siswa itu sendiri, kebanyakan siswa cenderung mempelajari sesuatu yang mendesak, yang influensial, bagi kelangsungan pendidikanya. Banyak siswa cenderung menganggap remeh proses dan mementingkan hasil (contoh dapat kita petik dari kasus kecurangan, dan lain lain). Maka dari itu, jika UN adalah hanya sebuah standardisasi yang tidak influensial bagi kelangsungan pendidikan, menurut saya, itu hanya menambah ekspenditur negara kedalam hal yang tidak terlalu signifikan, bukankah begitu?

Selain itu, menurut saya, jika UN dapat ditiadakan, menurut saya, seleksi alam akan tetap bekerja, dalam penentuan masa depan dari siswa tersebut, maka dari itu, motivasi siswa seharusnya bukanlah UN, tetapi masa depan dari siswa tersebut. Maka, IMHO jika UN ditiadakan persaingan akan lebih berat, dan proses seleksi alam akan berlangsung dengan optimal.

Namun demikian, hal ini hanyalah pendapat dari saya.

EDIT: Maaf, kalau saya ada mis-interpretasi, saya fast read juga soalnya

QUOTE

Maka dari itu, jika UN adalah hanya sebuah standardisasi yang tidak influensial bagi kelangsungan pendidikan

IMO, standardisasi sangat penting dan influensial bagi pendidikan Indonesia jika dapat dilaksanakan dengan baik. Standardisasi yang diperlukan itu adalah proses pencarian sekolah yang kekurangan dan memperbaiki sekolah-sekolah tersebut agar mereka naik tingkat--itu standardisasi, kan, agar semuanya sesuai standar?

QUOTE

Selain itu, menurut saya, jika UN dapat ditiadakan, menurut saya, seleksi alam akan tetap bekerja

Seleksi alam seperti apa? ' 'a Tetap saja, sistem seleksi harus ada, kan? Walau tidak ada UN, tetap saja akan ada sistem yang menggantikannya sebagai standar kelulusan, dan saya rasa, seleksi macam apapun yang ada tidak dapat dikategorikan sebagai seleksi alam, IMO... Masalahnya kan tinggal sistem apa yang menggantikannya seandainya UN ingin digantikan. Mungkin signifikansinya bisa dikurangi dan faktor lain seperti nilai sehari-hari, dsb. bisa ditambahkan... entah, mungkin itu yang bisa didiskusikan di sini. IMO, mengatakan "seleksi alam" itu solusi yang amat... samar =w=b

EDIT: Tambahan, ingin mengklarifikasikan sesuatu... saya tidak mendukung UN sebagai penentu kelulusan--atau, minimal, dengan peran sebesar saat ini.

QUOTE

IMO, standardisasi sangat penting dan influensial bagi pendidikan Indonesia jika dapat dilaksanakan dengan baik. Standardisasi yang diperlukan itu adalah proses pencarian sekolah yang kekurangan dan memperbaiki sekolah-sekolah tersebut agar mereka naik tingkat--itu standardisasi, kan, agar semuanya sesuai standar?

Secara idealistis. Dalam realisasi? Justru, IMO, dalam tahap standardisasi justru terdapat beberapa pihak yang sulit untuk diajak berkooperasi. (Dalam konteks ini, siswa)

EDIT: Yang saya maksud disini adalah penyimpangan yang dilakukan beberapa siswa dalam proses standardisasi tersebut, yang akan membuat proses tersebut, tidak efisien dan menambah ekspenditur negara. Jika pemerintah ingin membuat sebuah standardisasi, cara test massal, IMO kuranglah efisien, dan membutuhkan sesuatu yang lebih less budget consuming mengingat kondisi finansial negara kita yang kurang maju.

QUOTE

Seleksi alam seperti apa? ' 'a Tetap saja, sistem seleksi harus ada, kan? Walau tidak ada UN, tetap saja akan ada sistem yang menggantikannya sebagai standar kelulusan, dan saya rasa, seleksi macam apapun yang ada tidak dapat dikategorikan sebagai seleksi alam, IMO... Masalahnya kan tinggal sistem apa yang menggantikannya seandainya UN ingin digantikan. Mungkin signifikansinya bisa dikurangi dan faktor lain seperti nilai sehari-hari, dsb. bisa ditambahkan... entah, mungkin itu yang bisa didiskusikan di sini. IMO, mengatakan "seleksi alam" itu solusi yang amat... samar =w=b

Seleksi alam yang saya maksud adalah biarlah alam yang menentukan keberlangsungan hidup dari sebuah organisme. Dalam konteks ini, walaupun UN ditiadakan, murid yang bersangkutan, akan mengalami proses dimana mereka akan diseleksi secara automatis, mana yang akan dapat berhasil, dan mana yang tidak-- maaf, maksud saya, kurang berhasil. Hal ini seharusnya dapat memicu antusiasme siswa ybs dalam proses kbm. IMO, dalam proses penentuan hasil yang dilakukan oleh pemerintah, dalam kata lain, UAN, terdapat banyak sekali... penyimpangan yang sangat signifikan, maka dari itu, saya menyebutnya tidak efisien. Dan hal ini membuat ekspenditur negara membengkak (Proyek UN, seperti yang kita ketahui, membutuhkan dana yang cukup besar)

Berkaitan dengan standardisasi, menurut saya, hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, mengesampingkan UN.

EDIT: Saya kurang setuju jika UN adalah standar kelulusan mutlak, karena seperti yang kita ketahui, faktor intelektual bukanlah satu satunya prasarana seorang siswa untuk dapat melangkah maju menuju jenjang kehidupan yang lebih tinggi, tetapi kecerdasan secara emosional (EQ) pun merupakan hal yang influensial. Maka dari itu, seharusnya sekolah dapat memberikan assessment tertentu, dimana assessment tersebut akan mempengaruhi kelulusan siswa tersebut, walaupun pemerintah telah memberikan lampu hijau lulus seorang siswa.


Terimakasih atas perhatianya dan balasanya.

Dengan Hormat,
Shujinkou.